.jpeg)
Rakor TAPM untuk Evaluasi Kinerja TPP Tahun 2026
Dalam upaya meningkatkan kualitas pendampingan pembangunan desa, Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) guna melakukan evaluasi kinerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tahun 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menilai capaian kerja sekaligus memperkuat sinergi antar pelaku pendampingan di tingkat kabupaten.
Rakor ini secara khusus dihadiri oleh Koordinator Kabupaten (Korkab) dan Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM). Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan mendalam terkait hasil penilaian kinerja TPP, sekaligus merumuskan langkah strategis untuk peningkatan kualitas pendampingan ke depan.
Fokus utama kegiatan adalah melakukan penilaian kinerja terhadap seluruh TPP yang terdiri dari Pendamping Desa (PD) sebanyak 15 orang dan Pendamping Lokal Desa (PLD) sebanyak 18 orang. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dengan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan dalam sistem penilaian kinerja TPP tahun 2026.
Dalam mekanisme evaluasi yang diterapkan, penilaian kinerja dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan beberapa unsur penilai. Kepala P3MD memberikan kontribusi penilaian sebesar 30 persen, yang mencakup aspek kepatuhan terhadap kebijakan program, kualitas pelaporan, serta peran strategis dalam pendampingan. Sementara itu, porsi penilaian terbesar yaitu 60 persen berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui supervisor, dengan fokus pada kinerja teknis di lapangan, capaian target, kedisiplinan, serta efektivitas dalam mendampingi pemerintah desa.
Adapun 10 persen sisanya berasal dari pengguna layanan, yakni pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Penilaian ini mencerminkan tingkat kepuasan serta manfaat langsung yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan terhadap kinerja TPP di wilayah masing-masing.
Dalam diskusi Rakor, Korkab dan TAPM menyoroti bahwa sebagian besar TPP telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Meski demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti inovasi dalam pendampingan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah desa.
Hasil evaluasi ini diharapkan tidak hanya menjadi bahan penilaian administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan strategi pembinaan dan peningkatan kapasitas TPP ke depan. Korkab bersama TAPM berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan profesionalisme pendamping agar mampu menjawab tantangan pembangunan desa yang semakin dinamis.
Melalui Rakor ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi dan langkah dalam meningkatkan kualitas kinerja TPP, sehingga peran pendampingan dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan berdampak nyata bagi kemajuan desa.